Persatuan Insinyiur Indonesi (PII) menilai, pemanfaatan teknologi berbasis tenaga nuklir dapat menjadi solusi dalam penyediaan energi nasional dalam jangka panjang, dan sejalan dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010. “Untuk jaminan pasokan energi jangka panjang (longterm energy security of supply), terobosan untuk memanfaatkan energi nuklir merupakan langkah yang paling tepat,” kata Ketua Umum PII, Muhammad Said Didu, di Jakarta, Senin (8/3).

Dalam keterangan persnya, Said menjelaskan, Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, mengedepankan delapan prioritas, antara lain program ketahanan energi. “PII menyambut baik Inpres tersebut, yang mendorong agar masyarakat memahami perlunya pengembangan energi nuklir,” kata Said.

Ia menjelaskan, seperti yang menjadi rekomendasi PII, bahwa pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir makin minim limbah karena telah ada teknologi daur ulang limbah yang aman. Said menggambarkan, kapasitas terpasang pembangkit listrik Indonesia saat ini sekitar 30.000 MW, sementara kebutuhan kapasitas terpasang tahun 2014 diperkirakan berkisar 56.000 MW.

Untuk mengejar ketertinggalan dan target tersebut, pemerintah telah mencanangkan program pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap pertama dan kedua. Jika megaproyek itu terwujud pada lima tahun mendatang, maka total pasokan listrik akan mencapai sekitar 50.000 MW. Akan tetapi dengan tingkat pertumbuhan 10 persen per tahun, maka kebutuhan energi listrik pada 2025 akan menjadi dua kali lipat daripada saat ini.

Untuk memperingati hari lingkungan hidup dunia, pada tanggal 2 Juni 2010 Pemerintah Kota Cilegon - Provinsi Banten bekerja sama dengan Anyer Merak Cilegon - Chamical Manufacturing Association (AMC-CMA) dan Komisi Nasional Responsible Care® Indonesia (KN-RCI) akan menyelenggarakan seminar dan workshop dengan tajuk Diskusi Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seminar ini rencananya akan dilaksanakan di Hotel Permata Krakatau, Cilegon.

Seminar ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Propinsi Banten merupakan salah satu sentra industri manufacturing dengan keberadaan sekitar 1500 pabrik besar – kecil, yang menjadi sumber penghasilan sekitar 1.2 juta pekerja, yang memberikan kontribusi PDRB sekitar 100 Triliun Rupiah per tahun. Selain itu dengan telah diberlakukannya UU PPLH No 32 dan menjadi acuan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan yang diharapkan dapat mencegah penurunan kualitas Lingkungan hidup, mengurangi sumber pemanasan global, menjamin kepastian hukum dan menghormati hak setiap orang mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Namun, sampai saat ini masih terdapat butir pelaksanaan UU No 32, yang diharapkan bisa memberikan ruang gerak yang cukup untuk Industri Manufacturing dalam menjalankan tanggung jawab dan perannya memenuhi ketentuan UU No. 32, diharapkan juga dengan memperhatikan azas keseimbangan antara biaya dan manfaat atas pemenuhan strategis - teknis baku mutu lingkungan yang effektif, tata lingkungan dan dapat dicapai melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis per-satuan kewilayahan, dalam semangat Pengembangan Industri Manufacturing berwawasan Lingkungan. Untuk itu masyarakat Industri Banten, mengusulkan suatu acara Diskusi perihal Implementasi UU No.32-2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dengan tema Menggalang Upaya bersama Pemerintah,Industri dan Masyarakat, untuk kemajuan Industri Banten yang berwawasan Lingkungan.

Sistem Pertahanan merupakan garda terdepan dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga kebutuhan akan sistem pertahanan yang baik dan modern sangat dibutuhkan. Dewasa ini kita ketahui bahwa alat utama sistem pertahanan (ALUTSISTA) Indonesia dirasa kurang dan memerlukan peremajaan. Karena peralatan yang digunakan saat ini rata-rata telah “berumur” dan banyak yang tidak layak pakai. Sedangkan fakta membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan banyak peralatan sistem pertahanan.

Untuk itu pemerintah diharapkan dapat memenuhi kekurangan ALUTSISTA yang dibutuhkan agar keutuhan dan keamanan negara ini dapat terjamin dari ancaman negara-negara luar. Tapi dengan keterbatasan dana yang dimiiliki pemerintah, dirasa akan membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan sistem pertahanan Indonesia yang ideal. Sebagai solusi, pemerintah mulai saat ini dapat membuat pemetaan kemampuan industri-industri nasional dalam memenuhi kebutuhan industri pertahanan. Pemetaan ini dapat dilakukan mulai dari hulu sampai hilir, artinya pemetaan ini dilakukan mulai dari industri bahan baku alat-alat pertahanan sampai industri pembuat alat-alat pertahanan.